Konsultan Pajak Kemang Jakarta Inilah Daftar Subjek Dan Objek Pajak Yg Dikecualikan Dari Pph

Jika ada penghasilan yg dijadikan sebagai objek pajak, maka sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang Konsultan Pajak Jakarta Selatan berlaku di Indonesia, terdapat juga subjek dan objek pajak yang dikecualikan menurut PPh ini.

Seperti diketahui, terdapat beberapa macam jenis pajak penghasilan. Apa saja jenis-jenis PPh?

Sedangkan penghasilan yg terbebas menurut pungutan atau dikecualikan menurut PPh, berikut Klikpajak by Mekari ulas untuk Anda sebagaimana dikutip berdasarkan UU PPh.Subjek yang Tidak Termasuk Subjek Pajak

Sesuai menggunakan Pasal tiga Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang tidak termasuk subjek pajak pada negeri juga luar negeri adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing

dua. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik & konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan pada mereka yg bekerja pada & bertempat tinggal beserta-sama mereka dengan kondisi bukan masyarakat negara Indonesia dan di Indonesia nir mendapat atau memperoleh penghasilan pada luar jabatan atau pekerjaannya tadi serta negara bersangkutan menaruh perlakuan timbal pulang

3. Organisasi-organisasi internasional menggunakan kondisi:Indonesia sebagai anggota organisasi tadiTidak menjalankan bisnis atau aktivitas lain buat memperoleh penghasilan berdasarkan Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya dari berdasarkan iuran para anggota

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, menggunakan kondisi bukan warganegara Indonesia & tidak menjalankan bisnis, aktivitas, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Dalam beleid ini pun disebutkan, buat organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak pada huruf c tadi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

Ilustrasi pajak penghasilanPenghasilan yg Dikecualikan berdasarkan Objek Pajak

Sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (3) UU PPh, ini dia adalah yang dikecualikan berdasarkan objek pajak:

1. Bantuan atau sumbangan

Ini termasuk zakat yg diterima oleh badan amil zakat atau forum amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dan yg diterima sang penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yg sifatnya wajibbagi pemeluk agama yg diakui di Indonesia.

Juga yg diterima oleh forum keagamaan yang dibuat atau disahkan sang pemerintah & yang diterima sang penerima sumbangan yang berhak. Di mana ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan menggunakan bisnis, pekerjaan, kepemilikan, atau dominasi pada antara pihak-pihak yang bersangkutan

Harta hibahan ini adalah yg diterima sang keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan bisnis mikro & mini.

Di mana ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sepanjang nir ada hubungan menggunakan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan pada antara pihak-pihak yang bersangkutan.

4. Harta termasuk setoran tunai

Harta termasuk setoran tunai ini merupakan yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dua ayat (1) alfabetb sebagai pengganti saham atau menjadi pengganti penyertaan kapital.

5. Penggantian atau imbalan

Penggantian atau imbalan ini sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yg diterima atau diperoleh pada bentuk natura &/atau kenikmatan berdasarkan Wajib Pajak atau Pemerintah. Kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yg dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang memakai norma penghitungan khusus (deemed profit).

6. Pembayaran dari perusahaan iuran pertanggungan

Pembayaran dari perusahaan iuran pertanggungan ini yakni ditujukan kepada orang pribadi sehubungan menggunakan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, premi dwiguna, dan premi beasiswa.

Note: Perlu jua diketahui, inilah lima Metode Penentuan Transfer Pricing yg Wajar

7. Dividen atau bagian laba

Ketentuan merupakan dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas menjadi Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan bisnis milik negara, atau badan bisnis milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan pada Indonesia dengan syarat:Dividen berasal berdasarkan cadangan keuntungan yg ditahanBagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara & badan usaha milik wilayah yg mendapat dividen, kepemilikan saham dalam badan yg menaruh dividen paling rendah 25% menurut jumlah kapital yang disetor

Iuran ini merupakan yg diterima atau diperoleh dana purna tugas yang pendiriannya sudah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar sang pemberi kerja juga pegawai.

9. Penghasilan dari modal

Penghasilan dari modal ini termasuk yg ditanamkan sang dana purna tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf g, pada bidang-bidang tertentu yg ditetapkan dengan KMK.

Bagian keuntungan yg diterima atau diperoleh anggota berdasarkan perseroan komanditer yg modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura

Penghasilan yg diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura ini berupa bagian keuntungan berdasarkan badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan bisnis atau aktivitas pada Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:Merupakan perusahaan mikro, mini, menengah, atau yg menjalankan kegiatan pada sektor-sektor usaha yang diatur menggunakan atau menurut PMKSahamnya nir diperdagangkan pada bursa imbas pada Indonesia

Beasiswa yg memenuhi persyaratan tertentu yg ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau menurut PMK.

Sisa lebih hasil usaha yg diterima atau diperoleh badan atau forum nirlaba yg berkiprah dalam bidang pendidikan &/atau bidang penelitian & pengembangan, yg telah terdaftar dalam instansi yg membidanginya.

Kemudian ditanamkan kembali pada bentuk sarana dan prasarana aktivitas pendidikan dan/atau penelitian & pengembangan, pada jangka ketika paling usang 4 tahun semenjak diperolehnya residu lebih tersebut, yg ketentuannya diatur lebih lanjut menggunakan atau dari PMK.

14. Bantuan atau santunan

Bantuan atau santunan yg dibayarkan sang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau menurut PMK.

Ilustrasi aktivitas ekspor impor yg jadi objek PPh Pasal 22Dikecualikan berdasarkan Pemungutan PPh Pasal 22

1. Impor barang &/atau penyerahan barang yang dari ketentuan peraturan perundang-undangan nir terutang Pajak Penghasilan. Pengecualian ini wajibdinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yg diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP)

dua. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk &/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk di antaranya:yg dilakukan ke dalam Kawasan Berikat (tempat tanpa bea masuk hingga barang tadi dimuntahkan buat impor, ekspor atau re-impor) & Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE). Yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimpornya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya.sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 PP N. 6 Tahun 1969 mengenai Pembebanan atas Impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir menggunakan PP Nomor 26 tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1973, merupakan: berupa kiriman hibah & buat tujuan keilmuan.

tiga. Impor ad interim, jika dalam ketika impornya nyata-konkret dimaksudkan buat diekspor kembali.

4. Impor balik(re-impor), yang mencakup barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yg sama atau barang-barang yg telah diekspor untuk keperluan pemugaran, pengerjaan & pengujian, yg sudah memenuhi syarat yg ditentukan sang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

lima. Pembayaran yang dilakukan sang pemungut pajak berkenaan menggunakan:Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran/KPA, bendahara pengeluaran, & KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi sang Kuasa Pengguna Anggaran/KPA). Dengan jumlah paling banyak Rp2.000.000 dan tidak adalah pembayaran yg terpecah-pecahPembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (BUMN eksklusif & Bank BUMN) yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000. Dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecahPembayaran buat: Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos & pemakaian air & listrik.

9. Emas batangan yang akan diproses buat menghasilkan barang perhiasan dari emas buat tujuan ekspor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *